Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dibentuk dengan Peraturan Kepala Badan No. 16 Tahun 2012, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Terwujudnya JDIH ini untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan, dan informasi hukum dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BNP2TKI maupun masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI No.16 Tahun 2012, Biro Hukum dan Humas merupakan Pusat Jaringan JDIH BNP2TKI, yang mempunyai anggota jaringan JDIH BNP2TKI sebagai berikut :

  1. Biro Organisasi dan kepegawaian Sekretariat Utama,
  2. Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama,
  3. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama Sekretariat Utama,
  4. Pusat penelitian pengembangan dan informasi,
  5. Inspektorat,
  6. Direktorat Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan,
  7. Direktorat Mediasi Advokasi Deputi Bidang Perlindungan,
  8. Direktorat Pemberdayaan Deputi Bidang Perlindungan,
  9. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Deputi Bidang Perlindungan,
  10. Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Deputi Bidang Penempatan,
  11. Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Deputi Bidang Penempatan,
  12. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pcmberangkatan Deputi Bidang Penempatan,
  13. Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah, Deputi Bidang Penempatan,
  14. Direktorat Kerjasama Luar Negeri Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi,
  15. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi,
  16. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi,
  17. Direktorat Promosi Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi,
  18. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) :

1)   Jakarta

2)   Serang

3)   Bandung

4)   DIY

5)   Semarang

6)   Denpasar

7)   Mataram

8)   Kupang

9)   Makassar

10) Manado

11) Pontianak

12) Nunukan

13) Banjar Baru

14) Aceh

15) Medan

16) Palembang

17) Tanjung Pinang

18) Pekan Baru

19) Padang

20) Lampung

21) Surabaya

22) Palu

23) Kendari

24) Gorontalo

19. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) :

1) Surabaya

2) Palu

3) Kendari

4) Gorontalo

Tujuan dibentuknya JDIH dilingkungan BNP2TKI adalah sebagai berikut :

  1. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di beragai unit satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BNP2TKI;
  2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum dibidang penempatan dan perlindungan TKI secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
  4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dibidang penempatan dan perlindungan TKI dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan akuntable. 

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) pada suatu Kementerian/ Lembaga mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Mengingat penempatan dan perlindungan TKI itu sangat terkait dengan peran dan fungsi beberapa instansi terkait, maka anggota JDIHN Kementerian/Lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan TKI terdiri dari :

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  4. Kementerian Ketenagakerjaan;
  5. Kementerian Luar Negeri;
  6. Kementerian Kesehatan;
  7. Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi);
  8. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil);
  9. Kementerian Perhubungan
  10. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan dibentuknya Website JDIH BNP2TKI ini, kami berusaha memberikan pelayanan informasi hukum yang terbaik untuk semua.

                                                                                                                                                                Salam,

                                                                                                                                                JDIH BNP2TKI

BNP2TKI